Campus Daily | Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejaklahir. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keamanan, kebebasan berpendapat, serta hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam kehidupan sekarang, pembahasan mengenai HAM tidak dapat dipisahkan dari kondisiekonomi. Seseorang yang memiliki kondisi ekonomi yang baik biasanya mempunyai akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang sulit dapat menjadi hambatan bagi seseorang dalam memenuhi hak-hakdasarnya.
Kondisi ekonomi masyarakat saat ini terus mengalami perubahan. Perkembangan teknologi, perdagangan digital, media sosial, dan munculnya berbagai jenis pekerjaan baru memberikanbanyak peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Namun, perkembangan tersebutjuga diikuti berbagai persoalan, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran, diskriminasi dalam pekerjaan, dan ketidakmerataan akses terhadap pendidikan serta teknologi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan hak masyarakat.
1. Hak Mendapatkan Pekerjaan yang Layak
Pekerjaan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan ekonomimasyarakat. Dengan bekerja, seseorang dapat memperoleh pendapatan untuk memenuhikebutuhan sehari-hari. Hak untuk bekerja juga merupakan bagian dari hak ekonomi dan sosial. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)mengakui hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Indonesia telah meratifikasi ICESCR melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. ([Kantor PBB untuk HAM][1])
Dalam praktiknya, masih terdapat pekerja yang menghadapi masalah seperti upahyang rendah, jam kerja yang panjang, lingkungan kerja yang tidak aman, maupunketidakpastian pekerjaan. Karena itu, perusahaan dan pemerintah memiliki peran dalammenciptakan kondisi kerja yang tetap memperhatikan kesejahteraan dan hak pekerja.
2. Kemiskinan dan Hak Memenuhi Kebutuhan Dasar
Kemiskinan merupakan salah satu persoalan ekonomi yang berkaitan erat denganHAM. Seseorang yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dapat mengalamikesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dalam ICESCR, hak atas standar kehidupan yang layak mencakupmakanan, pakaian, tempat tinggal, dan perbaikan kondisi kehidupan secara berkelanjutan. ([Kantor PBB untuk HAM][1])
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2026 persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut turundibandingkan Maret 2025 yang sebesar 8,47 persen. Walaupun mengalami penurunan, jumlah masyarakat yang berada dalam kondisi miskin masih menunjukkan bahwapersoalan pemenuhan kebutuhan dasar tetap penting untuk diperhatikan. ([BPS][2])
3. Kesenjangan Ekonomi
Kesenjangan ekonomi terjadi ketika terdapat perbedaan yang cukup besar dalampendapatan, kekayaan, dan kesempatan ekonomi di antara masyarakat. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, modal usaha, pekerjaan, maupun akses teknologi.
Kesenjangan ekonomi dapat memengaruhi pemenuhan HAM. Masyarakat denganpendapatan tinggi biasanya mempunyai lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhanhidup, sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah mungkin harus memprioritaskankebutuhan pokok. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi perlu memperhatikanpemerataan kesempatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh berbagai lapisanmasyarakat.
4. Hak Mendapatkan Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kondisiekonomi seseorang. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha. Namun, kesempatan memperoleh pendidikan tidak selalu sama bagi setiap orang.
Masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat mengalami kesulitan dalammemenuhi biaya pendidikan, membeli perangkat belajar, maupun mendapatkan aksesinternet. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi dapat berpengaruh terhadappemenuhan hak pendidikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pendidikan dapat diaksessecara luas sehingga kondisi ekonomi tidak menjadi penghalang utama bagi seseoranguntuk mengembangkan kemampuannya.
5. Hak Perempuan dalam Dunia Kerja
Perempuan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dalambidang ekonomi. Perempuan dapat bekerja, menjalankan usaha, memperoleh pendidikan, dan mengembangkan karier. Namun, dalam dunia kerja masih terdapat persoalan sepertikesenjangan kesempatan, diskriminasi, dan beban pekerjaan yang tidak seimbang.
Kesetaraan kesempatan dalam dunia kerja penting karena kemampuan seseorangseharusnya menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan kesempatan kerja dan perkembangan karier. Dengan memberikan kesempatan yang adil, lebih banyakmasyarakat dapat berkontribusi dalam kegiatan ekonomi.
6. Transgender dalam Perspektif HAM dan Norma Sosial
Isu transgender juga menjadi salah satu pembahasan yang dapat dikaitkan denganHAM dan ekonomi. Dalam masyarakat Indonesia terdapat berbagai pandangan mengenaitransgender. Sebagian masyarakat memandang transgender tidak sesuai dengan nilaiagama, norma sosial, atau pemahaman mengenai jenis kelamin yang mereka yakini. Pandangan tersebut merupakan bagian dari nilai dan keyakinan yang berkembang dalammasyarakat.
Di sisi lain, dalam perspektif HAM dan ketenagakerjaan, persoalannya dapat dilihatdari perlakuan terhadap seseorang dalam mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhanhidup. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melaporkan bahwa orang transgender di Indonesia menghadapi diskriminasi dalam kesempatan kerja. Studi ILO juga menemukanadanya hambatan bagi kelompok transgender untuk masuk ke sektor pekerjaan formal. ([International Labour Organization][3])
Hal tersebut menunjukkan bahwa pembahasan transgender tidak hanya berkaitandengan persoalan sosial dan norma, tetapi juga dapat berhubungan dengan kondisiekonomi. Perbedaan pandangan mengenai transgender tetap dapat dibahas berdasarkannilai agama, budaya, dan norma masyarakat, tetapi perlakuan berupa kekerasan ataudiskriminasi dalam pekerjaan perlu dibedakan dari perbedaan pandangan tersebut. ILO sendiri menempatkan kesempatan dan perlakuan yang adil dalam pekerjaan sebagai bagiandari prinsip non-diskriminasi di dunia kerja. ([International Labour Organization][4])
7. Hak Pekerja di Era Ekonomi Digital
Perkembangan teknologi melahirkan berbagai pekerjaan baru, seperti pengemudilayanan online, pekerja lepas, penjual marketplace, content creator, dan pekerjaan berbasisplatform digital. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untukmemperoleh penghasilan tanpa harus bekerja dalam sistem kerja konvensional.
Namun, pekerjaan digital juga memiliki tantangan. Sebagian pekerja dapatmenghadapi pendapatan yang tidak tetap, kurangnya perlindungan sosial, sertaketidakpastian pekerjaan. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi digital perlu disertaidengan perhatian terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
8. Hak Masyarakat terhadap Teknologi dan Informasi
Teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi. Masyarakat dapatmenggunakan internet untuk belajar, mencari pekerjaan, melakukan transaksi, dan menjalankan usaha. Akan tetapi, masih terdapat masyarakat yang memiliki keterbatasanakses terhadap internet maupun perangkat digital.
Selain kesenjangan digital, terdapat pula persoalan keamanan data pribadi dan penipuan online. Oleh karena itu, perkembangan teknologi perlu diikuti denganpeningkatan literasi digital dan perlindungan terhadap masyarakat.
9. Peran Pemerintah
Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan ekonomi tetapmemperhatikan HAM. Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya melalui penyediaanpendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, penciptaan lapangan pekerjaan, serta bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kebijakan ekonomi juga perlu mempertimbangkan kelompok masyarakat yang rentanagar pembangunan tidak hanya memberikan manfaat kepada kelompok tertentu. Dengan adanya kebijakan yang tepat, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan bersama denganpeningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Keseimbangan antara Ekonomi dan HAM
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi dan HAM memiliki hubungan yang sangat erat. Kemajuan ekonomi memang penting bagi suatu negara, tetapi keberhasilan ekonomi tidakseharusnya hanya dilihat dari besarnya keuntungan atau pertumbuhan ekonomi. Hal yang tidak kalah penting adalah apakah masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
Pembangunan ekonomi perlu dilakukan dengan memperhatikan keadilan, kesempatanyang setara, perlindungan pekerja, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan masyarakat. Perbedaan pandangan mengenai berbagai persoalan sosial, termasuk transgender, juga perlu disikapi dengan mempertimbangkan nilai yang dianut masyarakat sekaligus hakdasar manusia.
Dengan demikian, HAM dalam kondisi ekonomi sekarang bukan hanya persoalanhukum, tetapi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Hak untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, memperoleh kebutuhan dasar, menjalankan usaha, dan mendapatkan perlakuan yang adil merupakan hal yang penting dalam menciptakankehidupan masyarakat yang sejahtera. Kemajuan ekonomi akan memiliki makna yang lebih besar apabila pembangunan tersebut tetap menempatkan manusia dan kesejahteraannya sebagai bagian penting dari tujuan pembangunan.
Referensi
1. Badan Pusat Statistik. (2026). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2026 Turun Menjadi 8,07 Persen*. ([BPS][2])
2. Badan Pusat Statistik. (2026). *Garis Kemiskinan Nasional dan Internasional*. ([BPS][5])
3. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).* ([Kantor PBB untuk HAM][1])
4. International Labour Organization. (2016). *Study on Discrimination at Work on the Basis of Sexual Orientation and Gender Identity in Indonesia*. ([International Labour Organization][6])
5. International Labour Organization. (2022). *Inclusion of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer (LGBTIQ+) Persons in the World of Work: A Learning Guide*. ([International Labour Organization][4])
6. International Labour Organization. (2021). *Transgender Entrepreneurs Build Businesses in Indonesia*. ([International Labour Organization][7])
— 1 —
Editor : Fathurroji
