Kampusdaily.com – Upaya mengurangi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan perlindungan sosial. Masyarakat, terutama di wilayah perdesaan, membutuhkan transformasi ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah dan membuka peluang kerja yang lebih baik secara berkelanjutan.
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, mendorong penguatan industri agroteknologi sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di DIY.
Wisnu mengatakan kebijakan perlindungan sosial tetap memiliki peran penting untuk mencegah masyarakat jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Namun, langkah tersebut perlu dibarengi dengan penguatan ekonomi lokal agar masyarakat memiliki kesempatan meningkatkan taraf hidup secara mandiri dan berkelanjutan.
Kemiskinan Desa DIY Masih Lebih Tinggi
Menurut Wisnu, persoalan kemiskinan di perdesaan DIY masih menjadi perhatian. Berdasarkan data yang disampaikannya, angka kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,18 persen, lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan yang berada di angka 9,55 persen.
“Penguatan industri agroteknologi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan. Sebab, kemiskinan di wilayah perdesaan DIY yang masih mencapai 10,18 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 9,55 persen,” katanya.
Berdasarkan data BPS Maret 2026, persebaran penduduk miskin di DIY menunjukkan Kulon Progo berada di kisaran 15 persen, begitu pula Gunungkidul yang mencapai kisaran 15 persen. Sementara itu, angka kemiskinan di Bantul berada di kisaran 11,5 persen, Sleman 7,4 persen, dan Kota Yogyakarta 6,2 persen.
Konsentrasi kemiskinan di Kulon Progo dan Gunungkidul, menurut Wisnu, menjadi sinyal bahwa sektor pertanian belum sepenuhnya memberikan nilai tambah yang memadai bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor tersebut.
Hilirisasi Pertanian Jadi Peluang Baru
Wisnu melihat hilirisasi hasil pertanian berbasis teknologi dapat menjadi salah satu jalan keluar. Produk pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi perlu dikembangkan menjadi produk olahan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
DIY, yang memiliki banyak perguruan tinggi, dinilai mempunyai modal besar untuk mendorong perubahan tersebut. Kampus dapat mengambil peran melalui pengembangan teknologi, riset, hingga penguatan industri pengolahan hasil pertanian.
“Industri agroteknologi menaikkan nilai tambah produk lokal sekaligus menciptakan pekerjaan berupah lebih baik justru di wilayah yang paling membutuhkannya,” katanya.
Dengan begitu, pengembangan agroteknologi diharapkan tidak hanya menghasilkan inovasi, tetapi juga membuka lapangan kerja yang lebih layak bagi masyarakat di kawasan perdesaan.
Pariwisata Perlu Beralih ke Nilai Tambah Tinggi
Selain penguatan industri agroteknologi, Wisnu juga menilai strategi pengentasan kemiskinan di DIY dapat dilakukan melalui perubahan orientasi sektor pariwisata.
Menurut dia, pariwisata Yogyakarta selama ini banyak bertumpu pada jumlah kunjungan wisatawan. Model tersebut memang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi, tetapi berpotensi menciptakan pekerjaan yang tipis, informal, musiman, dan berupah rendah.
Karena itu, arah pengembangan pariwisata perlu bergeser menuju sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Langkah tersebut menuntut adanya keterhubungan yang kuat antara pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri.
“Selain itu, rantai pasok pariwisata seperti kriya, kuliner kemasan, tekstil, hingga jasa kreatif juga perlu didorong agar memiliki standar produksi dan nilai tambah yang lebih tinggi,” katanya.
Penguatan industri agroteknologi dan pariwisata bernilai tambah tinggi pun menjadi dua peluang yang dapat saling melengkapi. Ketika produk lokal mampu naik kelas dan sumber daya manusia dipersiapkan sesuai kebutuhan industri, transformasi ekonomi diharapkan tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata hingga ke wilayah perdesaan.
Sumber Berita: jogja.antaranews.com
