Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro (UNDIP) menjadi ruang bertemunya berbagai pihak dalam agenda “Dialog Stakeholder Panas Bumi Gunung Ungaran: Manfaat, Risiko, dan Suara Masyarakat Tahun 2026”. Forum ini menjadi wadah untuk membicarakan pemanfaatan energi panas bumi dari berbagai sudut pandang, mulai dari pemerintah, akademisi, penyedia energi, hingga masyarakat dan kelompok lingkungan.
Kegiatan diawali dengan sambutan dari Dekan FISIP UNDIP, Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. Selanjutnya, acara dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Universitas Diponegoro, Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D.
Jajaran pimpinan universitas dan fakultas turut hadir untuk menyambut para narasumber serta tamu undangan yang mengikuti kegiatan tersebut.
Mempertemukan Beragam Perspektif
Tidak hanya menghadirkan satu sudut pandang, dialog ini mempertemukan sejumlah pihak yang memiliki latar belakang dan kepentingan berbeda. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pemanfaatan panas bumi di kawasan Gunung Ungaran.
Dari unsur pemerintah dan regulator hadir Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto, M.T., serta Direktur Panas Bumi Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI, Dr. P. Hadi Wijaya, S.T., M.T.
Sementara itu, dari pihak penyedia energi hadir Executive Vice President Management Panas Bumi PT PLN, John Rembet. Perspektif akademik juga diwakili oleh Ahli Geotermal UNDIP, Prof. Dr. Eng. Agus Setyawan, dan Ahli Cagar Budaya FIB UNDIP, Dr. Eko Punto Hendro.
Dari sisi masyarakat sipil dan lingkungan, forum menghadirkan Direktur WALHI Jawa Tengah, Fahmi Bastian. Seluruh sesi diskusi berlangsung secara dialogis dan interaktif dengan dipandu oleh Dosen Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP, Dr. Dewi Erowati, M.Si.
Suara Masyarakat Ikut Menjadi Perhatian
Hal menarik dari forum ini adalah keterlibatan peserta yang berasal dari berbagai lapisan. Tidak hanya kalangan akademisi dan pemerintah, masyarakat serta kelompok yang bersentuhan langsung dengan kawasan Gunung Ungaran juga mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangan.
Forum tersebut dihadiri oleh Utusan Khusus Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ir. H. Hariyanto, perwakilan Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Semarang dan DPRD Kabupaten Semarang, serta para Kepala Desa wilayah Bandungan.
Selain itu, turut hadir alim ulama, perwakilan akademisi UNDIP dan Unnes, mahasiswa dari BEM UNDIP, BEM Unnes, dan BEM Undaris, Asosiasi Pengusaha Wilayah Bandungan, Paguyuban Pedagang Candi Gedong Songo, lembaga swadaya masyarakat, aktivis lingkungan, serta rekan-rekan media.
Kampus sebagai Penghubung Aspirasi
Melalui dialog ini, UNDIP menunjukkan bahwa kampus tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya kegiatan akademik, tetapi juga dapat menjadi ruang pertemuan antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan kelompok sipil.
Forum tersebut menjadi jembatan untuk mempertemukan berbagai pemikiran mengenai pemanfaatan energi panas bumi. Pembahasan tidak hanya melihat potensi manfaat energi terbarukan, tetapi juga mempertimbangkan risiko dan suara masyarakat yang berada di sekitar kawasan.
Dengan adanya dialog stakeholder ini, berbagai pihak dapat memahami persoalan secara lebih menyeluruh. Harapannya, pemanfaatan energi terbarukan dapat berjalan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, lingkungan, serta keberlanjutan kawasan Gunung Ungaran.
Pada akhirnya, ruang dialog seperti ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai energi bukan hanya persoalan teknis. Di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat, lingkungan, kebijakan pemerintah, dan masa depan daerah yang perlu dibicarakan bersama.
