Universitas Brawijaya (UB) Malang berkolaborasi dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat tata kelola informasi publik. Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong terciptanya budaya integritas yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga yang memiliki mandat dalam keterbukaan informasi ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, kerja sama diarahkan untuk membangun ekosistem informasi publik yang terbuka, mudah diakses, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rektor UB Prof Widodo mengatakan, budaya integritas merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun bangsa yang kuat. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya tersebut.
“Kami hari ini menyatukan komitmen perguruan tinggi UB dengan KI dalam keterbukaan informasi. Bersama, kita akan terus menjunjung tinggi keterbukaan informasi,” kata Widodo.
Kerja Sama Dituangkan dalam Nota Kesepahaman
Komitmen memperkuat tata kelola informasi publik tersebut dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara UB dan KI Provinsi Jawa Timur. Penandatanganan yang berlangsung di lingkungan kampus UB itu menjadi titik awal bagi pengembangan berbagai program kolaboratif.
Kerja sama tersebut mencakup sejumlah bidang yang dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat kualitas keterbukaan informasi. Beberapa di antaranya meliputi riset, pendidikan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), hingga pengembangan teknologi layanan informasi.
Dengan cakupan tersebut, kolaborasi tidak hanya menempatkan informasi publik sebagai persoalan tata kelola, tetapi juga sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Perguruan tinggi memiliki sumber daya akademik yang dapat digunakan untuk menghasilkan kajian, sementara KI memiliki pengalaman serta data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan keterbukaan informasi.
Kampus Jadi Mitra Strategis Keterbukaan Informasi
Ketua KI Provinsi Jawa Timur A Nur Aminuddin mengatakan, kemitraan dengan perguruan tinggi menjadi bagian dari perubahan pola pendekatan dalam memperkuat keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, kampus mempunyai potensi besar untuk menghadirkan gagasan dan inovasi yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
“Kampus tidak hanya ditempatkan sebagai mitra dalam kegiatan akademik, tetapi juga sebagai sumber kajian dan inovasi untuk membantu membangun layanan informasi publik yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif,” katanya.
Melalui kerja sama ini, KI Jawa Timur dan UB akan menyusun sejumlah agenda strategis yang dapat diterapkan secara bertahap. Salah satu fokusnya adalah bidang pendidikan yang diarahkan untuk memperluas pemahaman sivitas akademika mengenai pentingnya keterbukaan informasi.
Materi mengenai keterbukaan informasi nantinya dapat dihadirkan melalui berbagai bentuk kegiatan akademik. Mulai dari kuliah tamu, seminar, praktisi mengajar, hingga pengembangan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa.
Mendorong Pemahaman Hak atas Informasi
Penguatan bidang pendidikan diharapkan tidak berhenti pada penyampaian teori. Sasaran utamanya adalah meningkatkan pemahaman sivitas akademika mengenai hak atas informasi, tata kelola informasi publik, serta mekanisme penyelesaian sengketa informasi.
Pemahaman tersebut dinilai penting karena perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan, tetapi juga bagian dari ekosistem pelayanan publik. Civitas academica perlu memiliki pengetahuan yang memadai agar mampu memahami hak dan kewajiban dalam memperoleh maupun mengelola informasi.
Di sisi lain, mahasiswa juga dapat menjadi bagian dari gerakan literasi informasi. Pengetahuan yang diperoleh di lingkungan kampus dapat diteruskan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pengabdian dan edukasi.
Riset Jadi Penggerak Inovasi
Selain pendidikan, kerja sama UB dan KI Jawa Timur juga diarahkan pada penelitian dan kajian bersama. Dalam skema tersebut, UB dapat mengembangkan riset berbasis data yang mengangkat berbagai isu strategis mengenai keterbukaan informasi publik.
Kehadiran data dan kajian akademik diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang lebih objektif mengenai tantangan sekaligus peluang dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.
KI Jawa Timur nantinya dapat memberikan dukungan berupa substansi, data pendukung, validasi temuan, hingga rekomendasi yang bersifat implementatif. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.
Kolaborasi semacam ini juga membuka peluang munculnya penelitian yang lebih dekat dengan persoalan nyata di lapangan. Berbagai persoalan mengenai akses informasi, kualitas pelayanan, hingga penyelesaian sengketa dapat dikaji secara lebih mendalam melalui pendekatan akademik.
Menjangkau Masyarakat hingga Desa
Ruang kerja sama juga dapat diperluas hingga masyarakat. Program edukasi, kuliah kerja nyata tematik, pendampingan badan publik atau desa, serta kegiatan literasi informasi menjadi beberapa bentuk kolaborasi yang berpotensi dikembangkan.
Pendekatan tersebut memungkinkan ilmu yang berkembang di kampus memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Di tingkat desa, misalnya, pendampingan dapat membantu badan publik memahami mekanisme pengelolaan dan penyampaian informasi kepada warga.
Literasi informasi juga menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memahami informasi secara kritis, mengetahui sumber yang kredibel, serta memahami hak mereka terhadap informasi publik.
Membuka Jalan bagi Inovasi Digital
Perkembangan teknologi turut menjadi bagian penting dalam kolaborasi UB dan KI Jawa Timur. Kedua pihak membuka peluang untuk mengembangkan prototipe atau aplikasi, dashboard monitoring, sistem dokumentasi informasi, hingga kajian mengenai keamanan informasi.
Pengembangan teknologi tersebut diarahkan untuk menghasilkan inovasi digital yang sesuai dengan kebutuhan. Sistem informasi yang baik diharapkan dapat membuat proses pengelolaan informasi menjadi lebih efektif, terukur, dan mudah dipantau.
Pada akhirnya, teknologi bukan sekadar alat pendukung, tetapi dapat menjadi bagian dari transformasi tata kelola informasi publik. Sistem yang terintegrasi berpotensi membantu badan publik menyediakan informasi secara lebih cepat sekaligus meningkatkan akuntabilitas.
“Hasilnya diharapkan tidak berhenti menjadi dokumen akademik, tetapi dapat menjadi bahan bagi pengambilan kebijakan dan pengembangan program,” tutur dia.
Kerja sama UB dan KI Jawa Timur menunjukkan bahwa penguatan keterbukaan informasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Perguruan tinggi dapat berperan melalui pendidikan, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan KI memiliki peran dalam memperkuat praktik keterbukaan informasi.
Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan tata kelola informasi publik yang semakin transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pada saat yang sama, budaya integritas dapat tumbuh bukan hanya sebagai slogan, melainkan menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam penyelenggaraan layanan publik sehari-hari.
