Kampusdaily.com |- Humas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar Rapat Penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Untirta, Rabu (2/9/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kecil Rektorat Lantai 4, Kampus Untirta Sindangsari.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Untirta memperkuat pengelolaan informasi publik sekaligus memastikan setiap unit mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara transparan, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hadirkan PPID Pelaksana dari Sejumlah Fakultas
Rapat tersebut dihadiri Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) Untirta Deden Hery Hermawan, S.E., M.M.; Kapokja Humas Untirta Adhitya Angga Pratama, M.I.Kom., beserta staf; serta PPID Pelaksana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Teknik (FT), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untirta.
Pembahasan difokuskan pada evaluasi pemenuhan indikator keterbukaan informasi publik. Selain meninjau kelengkapan informasi, peserta juga membahas penyempurnaan penyajian informasi pada laman masing-masing unit serta penguatan koordinasi antara PPID universitas dan PPID Pelaksana.
Kolaborasi tersebut dinilai penting karena pengelolaan informasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab satu bagian. Setiap unit memiliki peran dalam memastikan informasi yang berada di bawah kewenangannya tersedia secara akurat dan diperbarui secara berkala.
Evaluasi Menjadi Ruang untuk Berbenah
Dalam arahannya, Kepala BAKK Untirta Deden Hery Hermawan menyampaikan bahwa kegiatan Monev dan Bimtek dapat menjadi ruang bersama untuk menemukan berbagai kekurangan sekaligus menyusun langkah perbaikan.
“Jadi hari ini kita coba kerja bareng, kita bongkar apa yang harus direvisi dan kita perbaiki. Kita maksimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung apa yang kita cita-citakan,” ujar beliau.
Menurutnya, proses evaluasi seharusnya tidak hanya dipandang dari sisi pencapaian nilai. Lebih jauh, kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses memastikan pengelolaan keterbukaan informasi di setiap unit berjalan secara optimal.
“Kita berusaha memberikan yang terbaik. Jangan menilai dari nilainya terlebih dahulu, tetapi kita bekerja dan tunjukkan dulu apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan hasilnya juga akan mengikuti,” tambahnya.
Pesan tersebut menjadi dorongan bagi PPID Pelaksana untuk tidak sekadar mengejar hasil penilaian, tetapi membangun sistem pelayanan informasi yang konsisten dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menelaah Indikator Keterbukaan Informasi
Dalam sesi teknis, peserta bersama tim Humas Untirta melakukan penelaahan terhadap berbagai komponen penilaian keterbukaan informasi publik. Setiap komponen diperiksa untuk memastikan informasi yang dipersyaratkan telah tersedia, diperbarui, ditempatkan pada kanal yang sesuai, serta dapat ditemukan dan diakses masyarakat dengan mudah.
Beberapa komponen yang dibahas meliputi pengumuman dan penyediaan informasi publik, pengembangan website, informasi pengadaan barang dan jasa, hingga aspek kelembagaan.
Evaluasi juga mencakup informasi mengenai profil perguruan tinggi, program dan kebijakan, informasi keuangan, peraturan dan keputusan, tata cara memperoleh informasi publik, mekanisme pengajuan keberatan, serta tata cara pengaduan.
Peserta turut meninjau pengelompokan informasi berdasarkan ketentuan keterbukaan informasi publik, yakni informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi serta-merta. Masing-masing PPID Pelaksana didorong menyesuaikan daftar informasi dengan karakteristik layanan dan informasi yang dikuasai oleh fakultas.
Tingkatkan Kemudahan Akses Masyarakat
Aspek teknis pada laman PPID juga menjadi perhatian. Evaluasi dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan memahami mekanisme permohonan informasi publik tanpa menghadapi hambatan teknis yang tidak diperlukan.
Langkah ini penting karena keterbukaan informasi tidak hanya berbicara mengenai jumlah informasi yang tersedia, tetapi juga menyangkut kemudahan masyarakat dalam menemukan dan memanfaatkannya.
Dalam kegiatan tersebut turut disampaikan bahwa Untirta telah lima kali memperoleh predikat Informatif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Capaian tersebut menjadi modal sekaligus motivasi untuk mempertahankan kualitas yang telah dibangun.
Melalui Monev dan Bimtek PPID Pelaksana, Untirta berupaya meningkatkan pemahaman setiap fakultas mengenai standar penyediaan informasi publik. Pembaruan informasi secara konsisten juga terus didorong agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Untirta dalam membangun tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel. Dengan kolaborasi antara Humas, PPID universitas, dan PPID Pelaksana, keterbukaan informasi diharapkan tidak berhenti pada pencapaian predikat, tetapi menjadi budaya kerja yang terus tumbuh di lingkungan kampus.
